Empat Titik Proyek RJIT Dinas Pertanian di Lengayang Bermasalah

Painan - Empat titik proyek Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Lengayang bermasalah, pasalnya setelah dilakukan investigasi ditemukan adanya retakan di badan irigasi hingga terdapat kekurangan volume pekerjaan.

Keempat proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) tersebut berada di areal Kelompok Tani Talang Sarumpun, Kelompok Tani Kunini Serumpun, Kelompok Tani Bukit Pulutan Indah, dan Kelompok Tani Keltan Mandiri.

Baca juga: Giat Latihan Gabungan, Bupati Lima Puluh Kota Jadi Pembina Apel

Pada kegiatan RJIT di Kelompok Tani Talang Sarumpun, ditemukan adanya badan irigasi yang retak, juga ditemukan pekerjaan plasteran yang belum tuntas, padahal sesuai  dokumen yang ada diketahui bahwa tebal plasteran 1, 5 CM ditambah dengan pelaksanaan acian.

Baca juga: 33 Orang Tokoh Adat Jadi Guru Tamu Ajarkan BAM

Berikutnya, saat diukur secara mandiri, pada sejumlah titik diketahui adanya pengurangan lebar sayap atas irigasi, dari yang seharusnya 25 CM namun dikerjakan hanya 23 CM saja.

Selain itu sayap luar irigasi juga rapuh, hal ini diperkirakan akibat plasterannya yang tidak sama dengan lebar pasangan batu.

Baca juga: Konsultasi Hukum oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kumham Sumbar pada WBP Lapas Kelas IIA Bukittinggi.

Ketidaksesuaian tinggi bagian dalam irigasi, adanya plasteran yang rapuh, dan persoalan yang ditemukan pada kegiatan RJIT di Kelompok Tani Talang Sarumpun juga ditemukan pada kegiatan RJIT di Kelompok Tani Kunini Serumpun, di Kelompok Tani Bukit Pulutan Indah, dan juga Kelompok Tani Mandiri.

Baca juga: Pemko Bukittinggi dan Pemkab Agam Gelar Acara Acara Muskot Pordasi

Jika merujuk pada dokumen yang ada semestinya kejadian yang ditemukan tidak terjadi karena keempat kegiatan dirancang dengan standar yang terukur oleh tim teknis, termasuk perihal penganggarannya, bahkan harga materialnya dibayar jauh lebih tinggi dengan harga di lapangan.

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI Berkunjung ke Bukittinggi, Erman Safar : Kita Punya Program Unggulan

Semestinya hal ini tidak terjadi karena selain merugikan petani, kegiatan ini juga berpotensi merugikan keuangan negara.

Sementara itu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Pesisir Selatan, Syafrianto tidak merespon ketika hal ini dikonfirmasi kepada yang bersangkutan melalui pesan WhatsApp.***